Selain itu, melakukan pembahasan di grup-grup mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Bantuan Hukum Sipil; RUU mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Pidana; RUU mengenai Keadaan Darurat; RUU mengenai Pemindahan Narapidana yang Sedang Menjalani Hukuman Penjara dan RUU mengenai Ekstradisi.
 MN mendengarkan laporan rancangan Resolusi MN tentang mekanisme penanganan kesulitan dan problematik yang timbul dari ketentuan hukum (Foto: VGP/Nhat Bac) |
Sebelumnya, di sela-sela sidang MN, para anggota MN menilai tinggi pemberlakuan Resolusi tersebut guna memberikan fondasi hukum untuk secara tepat waktu menangani kesulitan dan problematik yang timbul dari ketentuan hukum di berbagai bidang penting, menjadi prioritas dan perlu segera diselesaikan guna melancarkan sumber daya, mendorong pembangunan ekonomi, menjadikan hukum sebagai keunggulan kompetitif. Ibu Nguyen Thi Suu dari delegasi anggota MN Provinsi Thua Thien Hue, berpendapat bahwa:
“Untuk mengatasi semua kesulitan secara tepat waktu, perlu adanya mekanisme dan kebijakan khusus yang bersifat terobosan dan tegas. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan mengajukan mekanisme dan kebijakan untuk menyelesaikan problematik, prosedur serta meminimalkan sebanyak mungkin prosedur administrasi yang berkaitan langsung dengan masyarakat ketika pemerintahan daerah dua tingkat dibentuk”.
