Sekjen To Lam: Pasukan Keamanan Publik Rakyat Perlu Tidak Henti-Hentinya Belajar dan Bertindak sesuai dengan Pikiran, Moral dan Gaya Hidup Presiden Ho Chi Minh

(VOVWORLD) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), To Lam, pada hari Senin sore (19 Mei), telah menghadiri dan menyampaikan pidato di Konferensi evaluasi 10 tahun pelaksanaan Instruksi 05 Polit Biro tentang usaha memperhebat, belajar dan bertindak sesuai dengan pikiran, moral dan gaya hidup Presiden Ho Chi Minh serta menilai hasil pelaksanaan Ketentuan 09 dari Komite Partai Keamanan Publik Pusat tentang status belajar dan melaksanakan “6 ajaran Presiden Ho Chi Minh kepada Pasukan keamanan publik rakyat”.

Sekjen To Lam menyampaikan pidato bimbingan (Foto: VOV)

Di konferensi tersebut, Sekjen To Lam menekankan bahwa agar tidak henti-hentinya meningkatkan kontribusi dari pasukan Keamanan publik rakyat dalam melaksanakan target-target strategis dari Partai, salah satu faktor kunci ialah secara terus-menerus memperhebat belajar dan bertindak sesuai dengan pikiran, moral dan gaya hidup Presiden Ho Chi Minh, melaksanakan “6 ajaran Presiden Ho Chi Minh kepada Pasukan keamanan publik rakyat”. Sekjen To Lam menunjukan:

“Terus mengkonkretkan pikiran, moral dan gaya hidup Presiden Ho Chi Minh menjadi standar moral yang konkret, mudah dimengerti, muda diingat dan muda dilaksanakan, mengeluarkan kriteria berupaya, mencapainya sesuai tonggak waktu, mudah diperiksa dan mudah dinilai terhadap Komite Partai setiap tingkat, unit dan individu dalam Pasukan keamanan publik rakyat”.

Sekjen To Lam juga meminta supaya mengaitkan secara kuat usaha belajar dan bertindak sesuai dengan pikiran, moral dan gaya hidup Ho Chi Minh dengan pembangunan Pasukan keamanan publik rakyat yang sebenarnya jernih, kuat, elit, reguler dan modern, membangun gerakan seluruh masyarakat membela keamanan tanah air, di antaranya mencangkam secara mendalam pandangan “warga menjadi akar”, rakyat menjadi sentral dan wujud, semua haluan dan kebijakan tentang pembelaan keamanan dan ketertiban harus bertolak dari hasrat, hak dan kepentingan yang sah dari warga.