Berita

18/04/2025

PM Vietnam Minta supaya Kreatif dan Fleksibel dalam Proses Legislasi

(VOVWORLD) - Pada Jumat (18 April), di Kota Hanoi, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Minh Chinh memimpin Sidang tematik tentang legislasi untuk bulan April tahun 2025. Ini merupakan sidang ke-2 pada bulan April untuk membahas, memberikan pendapat terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang yang akan disampaikan kepada Majelis Nasional (MN) untuk dipelajari dan diberikan pendapat pada Persidangan ke-9 MN angkatan XV mendatang.

PM Vietnam Minta supaya Kreatif dan Fleksibel dalam Proses Legislasi
18/04/2025

Vietnam Melakukan Konsultasi dalam Membangun Zona Ekonomi Istimewa dari CCSEZR

(VOVWORLD) - Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Chi Dung, pada Kamis sore (17 April), di Kota Hanoi, menerima Profesor Tao Yi Tao, Direktur Pusat Penelitian Zona Ekonomi Istimewa (CCSEZR), Universitas Shen Zhen, Provinsi Guang Dong, Tiongkok dan beberapa pakar dan badan usaha negara ini yang sedang melakukan kunjungan kerja di Vietnam.

Vietnam Melakukan Konsultasi dalam Membangun Zona Ekonomi Istimewa dari CCSEZR
18/04/2025

PM Etiopia Akhiri dengan Baik Kunjungan Resmi di Vietnam

(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Federasi Etiopia, Abiy Admed Ali dan Istri, Zinash Tayachew, pada Kamis sore (17 April), telah meninggalkan Ibukota Hanoi, mengakhiri dengan baik kunjungan resmi di Vietnam.

PM Etiopia Akhiri dengan Baik Kunjungan Resmi di Vietnam
18/04/2025

Kebijakan Penerapan di Pusat Keuangan Internasional Jangan Inkonvensional dan Harus Selektif

(VOVWORLD) - Persidangan ke-44, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, pada Kamis sore (17 April), di Kota Hanoi, telah memberikan pendapat tentang Rancangan Resolusi MN mengenai Pusat keuangan internasional di Vietnam. Rancangan Resolusi MN tentang Pusat keuangan internasional menentukan 12 kelompok kebijakan untuk menciptakan payung hukum dalam menyerap investasi, mendorong kegiatan bisnis dalam Pusat keuangan internasional di semua bidang.

Kebijakan Penerapan di Pusat Keuangan Internasional Jangan Inkonvensional dan Harus Selektif