(VOVworld) - Setelah vonis Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) tentang gugatan Filipina terhadap Tiongkok mengenai masalah Laut Timur, semua pihak yang bersangkutan perlu terus mengadakan perundingan dan ini akan merupakan perundingan berjangka panjang untuk menghindari konflik dan perang.
(VOVworld) – Pameran ini memperkenalkan 154 dokumen, naskah, hasil cetakan dan kira-kira 100 peta yang diumumkan selama ini oleh para peneliti dan sarjana di dalam dan luar negeri tentang dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly) wilayah Vietnam.
(VOVworld) – ASEAN dan Tiongkok baru saja sepakat mendorong perundingan untuk menyelesaikan kerangka Kode Etik tentang Laut Timur (COC) pada pertengahan 2017.
(VOVworld) – Menurut “China Daily” versi bahasa Inggris, dalam satu pertemuan tingkat Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) antar-negara ASEAN dan Tiongkok di Tiongkok Timur Laut, Selasa (16/8), dua fihak sepakat pada pertengahan tahun 2017 akan selesai COC
(VOVworld) – Lokakarya internasional tentang “Status hukum tentang pulau dan batu dalam hukum internasional dan praktek di Laut Timur” berlangsung pada Rabu (17/8), di kota Nha Trang, provinsi Khanh Hoa (Vietnam Tengah).
(VOVworld) - Lokakarya ini terus memperjelas kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa
VOVworld) - Lebih dari sebulan sejak Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda mengeluarkan vonis tentang gugatan Filipina terhadap Tiongkok yang bersangkutan dengan penjelasan dan penerapan UNCLOS-1982, hal yang mendapat perhatian dari opini umum ialah kemungkinan merealisasikan vonis ini
(VOVworld) – Dua pihak juga bertukar pandangan tentang cara memperkuat kerjasama kelautan dan perundingan tentang COC.
(VOVworld) – Dewan perwakilan Asosiasi-Asosiasi Perancis-Vietnam (CRAFV) yang bermarkas di Perancis baru saja mengajukan rekomendasi “Demi penghormatan terhadap vonis pada 12/7/2016 yang dijatuhkan PCA bersangkutan dengan sengketa di Laut Timur”.
(VOVworld) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina, Perfecto Yasay, pada Kamis (11 Agustus), berseru kepada Tiongkok supaya menghormati hukum, keamanan maritim dan prinsip supremasi hukum untuk memecahkan sengketa di Laut Timur dan Laut Huatung secara damai.
